Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)

Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan

atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (Tax Holiday)

Dalam rangka pengembangan dan percepatan pembangunan industri pionir, sesuai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat memberikan fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan dalam jumlah dan waktu tertentu (tax holiday) kepada penanaman modal baru.

Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang menyebutkan bahwa “Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan”. Kemudian pada bulan Agustus 2011, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Industri pionir yang bisa mendapatkan tax holiday mencakup : industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak dan gas alam, industri permesinan, industri di bidang sumber daya terbarukan, dan/atau industri peralatan komunikasi. Industri tersebut juga wajib memiliki invetasi minimal sebesar Rp 1 triliun. Namun demikian, dengan mempertimbangkan kepentingan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas tax holiday kepada industri selain cakupan industri pionir sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 menyebutkan bahwa untuk memperoleh fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak menyampaikan permohonan kepada Menteri Perindustrian atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan demikian, investor memiliki pilihan untuk mengajukan permohonan fasilitas tax holiday yaitu di BKPM atau di Kementerian Perindustrian. Menindaklanjuti hal tersebut,  pada tanggal 30 November 2011 Kepala BKPM telah menandatangani Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Demikian pula, pada tanggal tersebut Menteri Perindustrian juga telah menandatangani Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 perihal yang sama.

Dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah ditetapkan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja mulai dari Pemohon/Wajib Pajak mengajukan permohonan sampai dikeluarkannya rekomendasi/usulan Kepala BKPM mengenai pemberian fasilitas tax holiday kepada Menteri Keuangan. Tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut :

 

1. Permohonan fasilitas  lengkap diterima di PTSP BKPM dan ditujukan kepada Kepala BKPM.

:

1 hari kerja
2. Jika dalam waktu 2 (dua) hari Kepala BKPM berhalangan, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM berinisiatif memulai kajian dan verifikasi.

:

2 hari kerja
3. Tim melakukan kajian dan verifikasi data awal, serta meminta pemohon untuk melakukan presentasi.

:

1 hari kerja
4. Pemohon melakukan presentasi dan Tim melakukan pengkajian atas hasil presentasi tersebut.

:

5 hari kerja
5. Tim menyusun uraian penelitian dan menyampaikan hasil kajian dan verifikasi kepada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal.

:

3 hari kerja
6. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal memberikan hasil kajian dan verifikasi kepada Kepala BKPM. Jika disetujui, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat surat usulan Kepala BKPM kepada Menteri Keuangan. Jika ditolak, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal membuat penolakan tertulis kepada pemohon.

 

:

2 hari kerja

Tim Kajian dan Verifikasi sesuai angka 3 terdiri dari pejabat-pejabat dari BKPM, Kementerian Perindustrian dan instansi terkait.

Rentang waktu 14 (empat belas) hari kerja ini juga berlaku bagi pengajuan permohonan fasilitas tax holiday yang disampaikan melalui Kementerian Perindustrian.

Diharapkan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 93/M-IND/PER/11/2011 tersebut, para perusahaan penanaman modal yang bidang usahanya termasuk dalam “industri pionir” yang memenuhi persyaratan, dapat segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday tersebut melalui BKPM.

“Dengan diberikannya fasilitas pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) selama 5 – 10 tahun, tentunya diharapkan perusahaan-perusahaan yang melakukan industri di bidang industri pionir seperti pengilangan minyak, industri baja, dan industri di bidang sumber daya terbarukan akan tumbuh dan berkembang di Indonesia, yang tentunya bidang usaha ini sangat diperlukan dalam memperkuat dan memperkokoh pendalaman struktur industri dan perekonomian Indonesia”, demikian dijelaskan oleh Kepala BKPM, Gita Wirjawan.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>